Malang | Harianpublik – Praktek penggelembungan anggaran masih saja dilanggengkan di Malang Raya, Padahal sudah banyaknya berita yang beredar tentang bancak’an dana APBN yang sudah disalahgunakan. Mereka jelas-jelas merupakan penggunaan modus laten korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Anehnya mereka bukan dari kalangan Pejabat Pemerintah, tapi mengapa masih saja berani memotong dana anggaran Transport untuk peserta sosialisasi dari Dana APBN, atau sepertinya mereka tidak pernah mau belajar dari kesalahan pengelolaan anggaran dari yang sudah sering terjadi di negara ini.
Hal tersebut diduga sudah berjalan beberapa tahun semenjak KD (Krisdayanti) menjabat sebagai Anggota DPR-RI Komisi IX, di mulai dari praktik pemotongan undangan, memperjualbelikan undangan, dan pemotongan uang transportasi untuk peserta sosialisasi yang telah bermitra dengan Komisi IX seperti BPOM Surabaya, BPOM pusat, Kemenkes, Kemenaker, dll, diduga telah direncanakan oleh beberapa oknum untuk keuntungan pribadi.
Beberapa kordes dan korcam yang selama ini bergabung sempat mengeluh dengan adanya hal tersebut, karena mereka merasa malu dan risih dengan program yang telah dirancang oleh beberapa oknum tersebut.
“Ini bukan perintah dari Bu KD mas, tapi dari inisial (LO) melalui perantara si “R” untuk menyampaikan ke kami para korcam,” ungkap beberapa kordes yang sedang berkumpul yang tidak mau disebut namanya.
Dugaan korupsi sepertinya sudah menjelma sebagai sebuah industri di negeri ini. Jangan heran, Indonesia setiap tahun masuk peringkat atas urutan negara terkorup. Potensi korupsi dalam penggelembungan anggaran muncul justru karena terbuka lebar celah aturan tentang dana APBN.
Sampai saat ini, tim investigasi belum mengetahui motif dari penyalahgunaan dana APBN oleh oknum-oknum tersebut. Apa sampai dengan teganya berani memotong hak orang lain, apa lagi banyak hak orang orang tua yang sebagian menjadi peserta.
“Saya malu, masa saya disuruh menyampaikan ke warga yang mau mengikuti sosialisasi ada uang transport 150rb, tapi nanti setelah acara selesai disuruh minta lagi 50rb nya. Karna mereka sudah bisa bertemu dengan ibu KD,” imbuhnya.
Maraknya berita tersebut sudah sampai kemana-mana, bahkan sampai ke ranting-ranting, herannya apakah Krisdayanti selaku anggota DPR-RI Komisi IX diam dan tutup mata akan terjadinya praktek pra Korupsi yang dilakukan oleh timnya.?
Sedangkan sampai saat ini sebagian Kordes dan Korcam pun mengakui adanya pemotongan sampai-sampai ada yang terheran-heran karena di sebagian tempat tidak ada pemotongan sama sekali.
“Kami heran loh kenapa di Batu dan Singosari kemarin tidak ada pemotongan, tetapi kenapa tempat kami harus dipotong undangan dan uang transportnya”, pungkasnya.
Bahkan salah satu korcam mengaku bahwasanya dari satu kegiatan beliau bisa menyetorkan nominal kurang lebihnya sebesar 25 juta keatas, dalam hitungan/kegiatan, bagaimana jika dalam satu Minggu full agenda sosialisasi tersebut bisa diadakan berapa total yang bisa mereka kantongi.
“Korcam saya tidak berani memvideokan waktu setoran uang potongan transportasi kemarin, cuma nominalnya memang disebutkan dan itu dilaporkan di group WhatsApp kami”.
Lebih miris lagi ketika angaran konsumsi yang mestinya setiap porsi dianggarkan sebesar Rp 40.000, dan ditambah Rp 10.000 untuk Snack agar dibelanjakan untuk hidangan yang layak, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan hanya dibelanjakan sebesar Rp 18.000, pantas lah jika hidangan yang disuguhkan pada peserta pelatihan tidak sesuai dengan standart layak bahkan jauh dari standar kemenkes. Bahkan sempat terjadi di beberapa titik di Malang selatan, yang beberapa waktu lalu juga ada kegiatan sosialisasi yang sama di sana sempat ada beberapa peserta yang mendapat buah pisang masih belum masak (mentah), sehingga sangat tidak layak untuk dikonsumsi oleh peserta pelatihan, hal semacam itu mestinya menjadi perhatian serius bagi para pemangku kepentingan.
Yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat saat ini, sampai berita ini diterbitkan, kenapa seakan-akan semua pihak seolah-olah menutup mata tentang kenyataan ini, dan hal-hal diatas masih terus saja berlangsung, seperti seakan-akan tidak ada kejanggalan apa-apa.
Apakah Sistematis yang dibuat oleh Tim Panlok selama ini berpengaruh dengan suara Ibu KD (Krisdayanti) yang kebetulan mencalonkan kembali menjadi anggota DPR-RI Dapil V Malang Raya, dan apakah ketika beliau terpilih lagi menjadi anggota DPR-RI akan terus menutup mata akan perlakuan Tim tersebut yang sudah merugikan banyak orang dengan sistem memperkaya diri sendiri.
(Tim Investigasi).