MALANG | Harianpublik – Bagi sebagian orang, mungkin uang ratusan ribu rupiah tidak terlalu berarti. Tapi bagi rakyat yang SDM-nya rendah seperti di Malang Raya, uang itu sangatlah mempunyai nilai untuk menyambung hidup sehari-hari. Tapi apa daya, uang transportasi dari berbagai kegiatan sosialisasi bersama DPR-RI Komisi IX Kris Dayanti itu diduga malah dikorupsi oleh oknum Kepanitian lokal.
Dilansir dari berita beberapa bulan yang lalu, isu punya isu ada permainan antara beberapa oknum panitia yang terlibat dalam pemotongan atau memperjual belikan undangan sosialisasi dari Kementrian tersebut.
Entah dari kapan kasus itu bermula, tetapi dari beberapa media yang melakukan investigasi secara langsung ke lapangan dan dari beberapa saudara yang salah satunya menjadi peserta undangan. Kasus pemotongan awal bermula diketahui dari beberapa Kecamatan di Malang raya, yang salah satunya di Ampel Gading, Sumbermanjing Wetan, Tirtoyuda dan masih banyak lagi di Kecamatan lain.
Hingga sampai saat ini proses pemotongan masih terus berlangsung, hingga kemarin kegiatan akhir di Bululawang. Salah satu warga sempat nggerundel (marah-marah) ditempat lokasi kegiatan tersebut berlangsung, siang (01/02/24) di Wagir.
“Masa acara Krisdayanti ada potongan, memang semua ini tidak ada yang gratis ya, sampai sudah jadi artis saja masih memotong uang masyarakat,” ujar salah seorang peserta sosialisasi yang enggan disebut namanya.
Tak hanya di Wagir saja, beberapa orang sedang berbincang di area parkir sebuah cafe yang terlihat juga beliau mengikuti di acara sebelumnya, “Aku mau nyapa sungkan mbak, aku dapat undangan dari mbakku yang kebetulan kordes dan semuanya di sini hanya saudara saja hehehe,, tapi kok dipotong ya mbak yang tadi 50ribu sekarang 50ribu juga, gpp wes mbak kita lagi butuh uang yang penting udah dapet mbak”, urainya perbincangan antara beberapa peserta, sore (31/01/24).
Sangat disayangkan sekali, para panitia yang bertugas berani memotong atau memperjual belikan undangan hingga dana transportasi untuk masyarakat itu malah dimainkan, tidak hanya potongan uang transportasi saja, isu punya isu ternyata mereka pun memainkan data peserta yang ikut dalam kegiatan sosialisasi (memanipulasi nama dan tanda tangan) perserta tersebut. Dengan cara mengosongkan absensi kehadiran dan diisi sendiri dengan nama-nama yang mereka punya.
Dengan serangkaian permainan data, seolah-olah anggaran disalurkan ke yang berhak, padahal masuk ke kantong pribadi mereka. Untuk setiap peserta dipotong 50ribu/undangan, bahkan terlihat jelas dari titik 1,2 atau pun 3 terkadang beberapa peserta pun sama, hingga Konsumsi dari titik awal dibawa kembali ke titik selanjutnya terlihat jelas saat diparkiran kegiatan.
“Lah iya kok bisa, saya kan orang depan sini sampai tidak tau jika ada kegiatan Bu KD (Krisdayanti), ini pesertanya juga bukan dari sini, dan kenapa sudah pada bawa plastik berkatan ya dari sana”, ujar beberapa warga yang sedang berkumpul bersama.
Sementara itu, modus yang digunakan beberapa oknum tersebut awalnya dengan memperjual belikan undangan kepada beberapa pihak, tetapi untuk menutupi aksi kotor mereka saat ini, mereka menggunakan cara potongan diakhir setelah kegiatan sosialisasi tersebut selesai dan dikumpulkan ke masing-masing kordes perkecamatan.
“Awalnya mbak (“) bilang, tak kasih undangan ketemu Bu KD, nanti ada uang transportnya, tapi nanti setor ke saya 50 ya untuk panitia”, tambahnya.
Kuat dugaan oknum tersebut bermain di setiap adanya penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, tak hanya dari Kementrian BPOM saja, tetapi kerap dilakukan di beberapa Sosialisasi yang bermitra dengan anggota DPR-RI Komis IX Krisdayanti yang salah satunya sosialisasi bersama Kemenkes, Kementrian Ketenagakerjaan dan lain-lain.
“Praktek penyelewengan pemotongan transport ini terjadi di beberapa titik yang berada di wilayah Malang raya, modusnya adalah dengan alasan untuk transpot para panitia penyelenggara,” terangnya.
Lebih lanjut dirinya menyatakan, bahwa tindakan memotong transpot dengan dasar pemerataan juga tidak dibenarkan, baik oknum panitia maupun pihak penyelenggara.
“Letak persoalannya adalah pada akurasi data penerima transport, jika memang tranport itu diberikan kepada pihak yang membutuhkan, tentu tak perlu dipotong untuk kepentingan yang lain,” jelasnya.
Warga masyarakat yang mengikuti sosialisasi harus memahami, jika uang tersebut merupakan hak mereka dan tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatas namakan panitia untuk kepentingan apapun.
Jadi apakah ada keterlibatan oleh oknum Mafia Sosialisasi yang tidak diketahui oleh beberapa Instansi dan apa tindakannya mengingat uang yang dipergunakan merupakan Dana APBN.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak media akan mengkonfirmasi pihak-pihak terkait, guna sebagai perimbangan sebuah pemberitaan. (Bersambung/tim)
